Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan kembali melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya soal minimnya keterlibatan Presiden RI dalam forum-forum penting dunia, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dalam pidatonya di Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Ormas Gerakan Rakyat pada Minggu, 13 Juli 2025, Anies secara terang-terangan menyayangkan bahwa selama bertahun-tahun, Indonesia tidak menempatkan kepala negara untuk hadir langsung dalam sidang-sidang utama PBB.
"Bapak Ibu sekalian, bertahun-tahun Indonesia absen di pertemuan PBB. Kepala negara tidak muncul. Selalu Menteri Luar Negeri," ungkap Anies dalam pidatonya di Jakarta.
Pernyataan itu disampaikan dengan nada keprihatinan atas menurunnya keterlibatan strategis Indonesia dalam forum global. Menurutnya, kehadiran langsung Presiden RI sangat dibutuhkan sebagai simbol komitmen kuat dan keseriusan negara dalam berperan aktif di percaturan dunia.
Anies, yang sempat menjadi rival politik Presiden Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024, kemudian mengangkat pentingnya posisi Indonesia sebagai negara besar di Asia Tenggara. Ia menilai, jika dibandingkan dengan kawasan lain di Asia, Asia Tenggara tergolong lebih stabil dan damai, dan Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan itu.
"Di Timur ada Tiongkok paling besar, Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, Taiwan. Ini semua wilayah yang suasananya tegang, bukan suasana yang teduh," terang Anies.
"Tak terbayangkan utara dan selatan. Antara Korea Selatan dan selatan tegang. Antara Tiongkok dengan Jepang, tegang," tambahnya.
Namun, Anies mengingatkan bahwa untuk dapat memainkan peran penting di dunia internasional, Indonesia terlebih dahulu harus merapikan urusan internalnya, termasuk masalah hak asasi manusia dan demokrasi.
"Ketika kita mengatakan kepada dunia, kita harus menjadi negara yang menghormati hak asasi manusia. Eh, you sudah beres dulu soal hak asasi manusia," tukasnya.
"Kita harus menjunjung tinggi prinsip demokrasi. Ada demokrasi tidak di tempat Anda? Karena itulah, mengapa kita harus bereskan persoalan-persoalan domestik juga," tegasnya.
Anies juga menyinggung pentingnya sikap konsisten dalam diplomasi. Ia menekankan, diplomasi yang kuat hanya bisa dilakukan jika negara memiliki legitimasi moral di dalam negeri. Dengan kata lain, Indonesia tidak bisa mengajarkan demokrasi dan HAM kepada dunia jika di rumah sendiri belum tuntas.
Pernyataan Anies menjadi catatan penting, terutama ketika dunia menghadapi berbagai ketegangan geopolitik dan krisis multidimensi. Ia berharap ke depan Indonesia lebih aktif dan hadir secara langsung melalui pemimpinnya di panggung internasional.
(red)
Social Header