Menyambut tahun ajaran baru, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan akan memberikan bantuan kepada siswa dari keluarga kurang mampu. Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melalui sebuah unggahan video di akun Instagram resminya pada Senin, 14 Juli 2025.
Dalam pernyataannya, Dedi menegaskan bahwa Pemprov Jabar siap menanggung kebutuhan sekolah bagi siswa miskin, mulai dari seragam, sepatu, tas, hingga buku pelajaran. Kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah agar tidak ada anak di Jawa Barat yang tertinggal dalam pendidikan karena kendala biaya.
"Anak-anak yang tidak punya kemampuan membeli baju seragam, dan datanya sudah ada sebagai data warga miskin, nanti Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membantu menyiapkan baju seragamnya, sepatunya, tasnya, bukunya," ujar Dedi.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pendidikan yang merata dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat di Jawa Barat. Pemerintah, kata dia, akan terus berupaya menciptakan akses pendidikan yang adil bagi semua.
"Itu sebagai bentuk komitmen kami agar anak-anak di Jawa Barat bisa bersekolah," tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Dedi juga mengingatkan bahwa sekolah tidak diperbolehkan memungut biaya dalam bentuk apapun kepada para siswanya. Ia mengimbau para orang tua untuk segera melapor apabila mendapati adanya pungutan liar di sekolah.
"Apabila ada sesuatu yang sifatnya pungutan, arahnya komersialisasi, mohon nanti disampaikan, kami akan memberikan respon," ucapnya.
Namun demikian, Dedi juga menegaskan bahwa hingga saat ini belum ditemukan kasus pungutan liar pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di wilayah Jawa Barat.
"Sampai hari ini belum ada catatan tentang penerimaan siswa baru ada pungutan, ada komersialisasi, dan sejenisnya," tegas Gubernur Jawa Barat itu.
Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan seluruh anak di Jawa Barat, khususnya yang berasal dari keluarga tidak mampu, bisa melanjutkan pendidikan dengan nyaman tanpa terbebani biaya perlengkapan sekolah.
Dalam pernyataannya, Dedi menegaskan bahwa Pemprov Jabar siap menanggung kebutuhan sekolah bagi siswa miskin, mulai dari seragam, sepatu, tas, hingga buku pelajaran. Kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah agar tidak ada anak di Jawa Barat yang tertinggal dalam pendidikan karena kendala biaya.
"Anak-anak yang tidak punya kemampuan membeli baju seragam, dan datanya sudah ada sebagai data warga miskin, nanti Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membantu menyiapkan baju seragamnya, sepatunya, tasnya, bukunya," ujar Dedi.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pendidikan yang merata dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat di Jawa Barat. Pemerintah, kata dia, akan terus berupaya menciptakan akses pendidikan yang adil bagi semua.
"Itu sebagai bentuk komitmen kami agar anak-anak di Jawa Barat bisa bersekolah," tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Dedi juga mengingatkan bahwa sekolah tidak diperbolehkan memungut biaya dalam bentuk apapun kepada para siswanya. Ia mengimbau para orang tua untuk segera melapor apabila mendapati adanya pungutan liar di sekolah.
"Apabila ada sesuatu yang sifatnya pungutan, arahnya komersialisasi, mohon nanti disampaikan, kami akan memberikan respon," ucapnya.
Namun demikian, Dedi juga menegaskan bahwa hingga saat ini belum ditemukan kasus pungutan liar pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di wilayah Jawa Barat.
"Sampai hari ini belum ada catatan tentang penerimaan siswa baru ada pungutan, ada komersialisasi, dan sejenisnya," tegas Gubernur Jawa Barat itu.
Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan seluruh anak di Jawa Barat, khususnya yang berasal dari keluarga tidak mampu, bisa melanjutkan pendidikan dengan nyaman tanpa terbebani biaya perlengkapan sekolah.
(red)
Social Header