Dalam keterangannya pada Minggu, 13 Juli 2025 di kawasan TB Simatupang, Jakarta, Dito menyampaikan bahwa urusan pencairan bonus atlet merupakan kewenangan daerah, bukan pemerintah pusat. Pasalnya, anggaran bonus atlet berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Jadi untuk bonus atlet PON ya ini mungkin ada di Riau, terus juga ramai di Sulawesi Selatan, dan kalau nggak salah ada satu provinsi lagi, saya agak lupa tapi kami sudah melakukan asistensi," ujar Dito kepada awak media.
Ia menegaskan bahwa bonus atlet sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.
"Ini memang tanggung jawab daerah, karena kalau bonus, itu tanggung jawab APBD," imbuhnya.
Lebih lanjut, Menpora menjelaskan bahwa salah satu faktor yang memicu keterlambatan adalah adanya perubahan kepemimpinan di tingkat daerah. Banyak provinsi yang sebelumnya dipimpin oleh Penjabat (Pj) gubernur kini memiliki gubernur definitif, sehingga menimbulkan perbedaan tata kelola anggaran.
"Ini ada kendala karena transisi kepemimpinan di daerah, dari yang tadinya Pj, menjadi gubernur definitif dan ini masing-masing memiliki tata kelola penganggaran yang berbeda-beda," jelas Dito.
Meskipun begitu, Kemenpora tetap mengambil peran dalam memantau dan mendampingi proses pencairan bonus atlet. Dito memastikan pihaknya tidak tinggal diam dan terus melakukan monitoring secara intensif kepada daerah yang terkait.
"Tapi prinsipnya kami selaku Kemenpora, kami setiap hari melakukan asistensi dan memonitoring proses yang sudah dilakukan pemda-pemda yang ada terkait hal itu," tandasnya.
Keluhan yang disuarakan para atlet ini menjadi refleksi penting bagi sinergi antara pusat dan daerah, terutama dalam menjamin hak-hak para pejuang olahraga yang telah mengharumkan nama provinsi mereka di ajang nasional.
(red)
Social Header